Pengantar Pendidikan

PENGANTAR PENDIDIKAN

Tentang

LANDASAN HISTORIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONALINDONESIA

(PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA DAN JEPANG)

Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Pendidikan, yang di ampu

Oleh:

Dr. Hj. Tatik Sutarti Suryo, MM.

Disusun Oleh:

Kelompok II.B

Anggota:

1.      Fitria Ningrum

2.      Hanifah Nur Dwi Zulfikar

3.      Mimin Kustanti

4.      Putri Anisa Amalia

5.      Widodo

Prodi Pendidikan Matematika

SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

PACITAN

TAHUN 2014/2015

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan kasih-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang membahas tentang “Landasan Historis Sistem Pendidikan NasionalIndonesia (Pendidikan Kolonial Belanda Dan Jepang)”. Tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Pendidikan. Di samping itu dengan makalah ini diharapkan agar bangsa Indonesia terutama kita sebagai peserta didik yang saat ini menempuh jenjang pendidikan sebagai calon guru supaya mengetahui historis (sejarah) pendidikan di Indonesia.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada para pembaca yang berkenan membaca makalah ini. Jika terdapat kesalahan penggunaan bahasa maupun salah pengetikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak” yang berarti tak ada manusia yang sempurna yang tak luput dari salah. Kami berharap saran dan kritikan dari pembaca yang bersifat membangun terutama untuk artikel ini maupun untuk diri saya.

Pacitan,   Desember 2014

Penyusun

BAB XII

LANDASAN HISTORIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

INDONESIA : PENDIDIKAN KOLONIAL BELANDA DAN JEPANG

A.    Pendidikan Kolonial Belanda Abad 19 dan 20

Pemerintah kolonial Belanda dalam penyelenggaraan pendidikan untuk bumiputra di dasarkan  pada kecenderungan-kecenderungan:

1.      Aliran liberialisme yang berkembang di negara Belanda, bersifat netral dalam hal agama, sehingga pendidikan agama tidak di berikan di sekolah.

2.      Politik diskriminasi antara pribumi dengan orang Eropa. Bumiputra ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia asli dari Hindia Belanda dan tidak beralih masuk golongan rakyat lain dan mencampurkan diri dengan rakyat Indonesia asli.

3.      Pembukaan sekolah dan perluasannya di dorong oleh kebutuhan praktis serta pemenuhan pegawai negri menengah rendah.

Karakteristik sistem penyelenggaraanpendidikan kolonial belanda:

1.      Dualistik diskriminatif, yaitu membedakan pendidikan untuk orang-orang Eropa dengan orang-orang bumiputra.

2.      Sentralistik, yaitu pemerintahan kolonil Belanda mempunyai wewenang mengatur wewenang penyelenggaraan pendidikan.

3.      Tujuan pendidikan bumiputra, yaitu menghasilkan tamatan yang dapat menjadi warga negara Belanda kelas dua, yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pegawai negri atau perusahaan swasta Belanda tingkat menengah dan terendah.

Pendidikan zaman kolonial Belanda dalam abad ke -19:

1.      Sekolah dasar dan lanjutan untuk golongan penduduk Eropa.

2.      Sekolah dasar negeri dan sekolah raja untuk golongan penduduk bumiputra.

3.      Sekolah kejuruan yang dapat di ikuti oleh golongan Eropa dan bumiputra.

Pendidikan zaman kolonial Belanda abad  ke-20:

1.      Penyelenggaraan pendidikan di landaskan liberalisme kapitalistik, yaitu perluasan pendidikan bumiputra yang diselaraskan dengan kepentingan penanaman midal terutama para kapitalis Belanda.

2.      Tujuan pendidikan sama dengan masa sebelumnya, dengan lebih menonjolkan kepentingan ekonomi, yaitu pemenuhan kebutuhan tenaga kerja atau buruh bagi pemilik modal Belanda.

3.      Hasil studi komisi pendidikan hindia Belanda ( Holandsch Inlandsch OndeSrwijs Commissie ) 1928-1929.

Sistem persekolahan zaman kolonial Belanda abad ke-20:

1.      Sistem persekolahan atas tiga jenjang pendidikan:

a.       Pendidikan rendah(Lagere Onderwijs).

b.      Pendidikan lanjutan (Middeelbaar Onderwijs).

c.       Pendidikan tinggi (Hoonger Onderwijs).

2.      Pendidikan rendah terdiri atas:

a.       Sekolah Eropa, yang berbahasa pengantar Belanda.

b.      Sekolah bumiputra, yang berbahasa pengantar bahasa melayu atau daaerah.

B.     Pendidikan Kolonial Jepang

1.      Pemerintahan kolonial Jepang.

Pendudukan / penjajahan Jepang terhadap Indonesia 1942-1945 (PD II), pemerintahannya adalah pemerintahan militer. Penjajahan Jepang ke Indonesia membawa semboyan “Kemakmuran Bersama, Asia untuk Asia”.

2.      Penyelenggaraan pendidikan.

a.       Pendidikan zaman Jepang dilaksanakan atas dasar idiil Hakko-Ichi-U, artinya pendidikan adalah alat untuk mencapai lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya, dalam arti dekat membantu memenangkan perang Asia Timur, dalam arti praktisnya adalah pendidikan bertujuan menghasilkan tenaga yang terampil dan prajurit yang siap membantu memenangkan peperangan bagi Jepang.

b.      Bahasa Indonesia di jadikan bahasa pengantar resmi, baik di kantor maupun di sekolah. Pemakaian bahasa Belanda dilarang, bahasa Jepang menjadi bahasa ke dua dan di ajarkan di sekolah.

c.       Pembedaan pelayanan pendidikan pada bahasa dan status sosial di hapus. Dualistis-diskriminatif dalam sistem pendidikan di hilangkan.

d.      Jenis Persekolahan

1.      Sekolah rakyat (Kokumin Gakho), yang terbuka bagi semua golongan penduduk dengan lama pendidikan enam tahun.

2.      Sekolah menengah pertama ( Shotu Chu Gakho ),

Sekolah menengah tinggi ( Koto Chu Gakho ),

Sekolah pertukangan ( Kogyo Gakho ),

Sekolah teknik menengah ( Kogyo Semmon Gakgho ),

Sekolah hukum dan Mosvia di hilangkan.

3.      Sekolah tinggi kedoteran ( Ika Dai Gakho ) di Jakarta, sekolah teknik tinggi (Kagyio Dai Gakh ) di Bandung, sekolah tinggi pamong praja (Kenkoku Gakuin ) di Jakarta dan sekolah tinggi kedokteran hewan di Bogor.

e.       Sitem persekolahan

Terdiri dari tiga jenjeng, yaitu pendidikan dasar enam tahun, pendidikan menengah  enam tahun dan pendidikan tinggi.